|
 SEMARANG, KOMPAS – Ratusan buruh berunjuk rasa menolak Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau CAFTA, Kamis (21/1), di Semarang. Mereka khawatir perdagangan bebas ini akan menghancurkan industri di Jawa Tengah dan akhirnya mereka bakal terkena pemutusan hubungan kerja.
Para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Semarang (Gerbang) itu berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Koordinator Gerbang, Nanang Setyono, mengatakan, masuknya barang dari China akan membuat produk industri dalam negeri tidak laku. Dampak perdagangan bebas ini juga diperparah dengan kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih senang memiliki produk luar negeri. "Walaupun kualitas produk dalam negeri bagus, tetap saja tidak akan laku," kata Nanang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Ihwan Sudrajat mengatakan, pemerintah daerah sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar CAFTA ditunda atau dikaji ulang. Pemerintah provinsi juga berusaha memacu industri kecil-menengah, terutama di bidang logam dan garmen yang dinilai lebih kuat dibandingkan China. Pemerintah provinsi pun mengucurkan dana lebih dari Rp 10 miliar untuk membantu industri itu di Klaten, Tegal, Purbalingga, dan Pati. Dana itu khusus dialokasikan untuk membeli peralatan produksi. Sementara, saat peresmian Pasar Salak dan Terminal Bus Banjarnegara, Rabu (20/1), Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyerukan agar setiap daerah di Jawa Tengah bersiap menghadapi perdagangan bebas ASEAN yang akan dimulai tahun 2010. Masing-masing kepala daerah harus mulai aktif terjun ke lapangan untuk mengendalikan kualitas maupun kuantitas produksi industri kecil baik untuk pasal lokal maupun untuk ekspor. Gubernur sudah meminta kepada asisten ekonomi dan pembangunan Jawa Tengah menjajaki penjualan produk unggulan Jawa Tengah keluar Jawa. "Itu sebagai alternatif meningkatkan penjualan produk lokal Jawa Tengah agar tidak hanya berputar di pasaran lokal," kata Bibit. Untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN, kualitas dan kuantitas produksi industri kecil harus terkontrol agar memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kepala daerah juga harus jeli dan memerhatikan setiap titik pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Gubernur juga berharap agar pemerintah pusat tetap dapat melindungi produk lokal yang berkualitas. Salah satu caranya, pemerintah pusat perlu memproteksi beberapa komoditas lokal dengan tidak menerima produk yang sama dari luar negeri untuk masuk pasar dalam negeri. Sementara di Cilacap, pelaku usaha kerajinan dan industri kecil mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah. Sekretaris Asosiasi Pengusaha dan Perajin Industri Kecil (APPIK) Cilacap, Mardi Rahayu, Rabu (20/1), mengungkapkan, sampai saat ini nyaris tak ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap yang membantu pengembangan industri kecil. Janji-janji program pembinaan dan bantuan selama ini tak kunjung terealisasi. Padahal, mereka dihadapkan pada tantangan yang makin berat seiring pemberlakuan CAFTA 2010. Saat ini ada 3.000 industri kecil di wilayah Cilacap. Dari jumlah itu, 600 di antaranya menjadi anggota APPIK. Minimnya promosi membuat banyak industri kecil potensial di Cilacap bahkan tak dikenal di daerahnya sendiri, apalagi dikenal luas di daerah lain atau negara lain. (den/mdn/han) (Sumber : Koran KOMPAS, 22 Januari 2010)
 |
