Transmenu powered by JoomlArt.com - Mambo Joomla Professional Templates Club

JAKARTA, SUARA KARYA – Sedikitnya 50 orang yang tergabung dalam Komite Rakyat Peduli Pendidikan (Korlap), Senin (11/1) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut agar Komisi E DPRD DKI tidak menghapus anggaran Biaya Operasional Buku (BOB) sebesar Rp 42 miliar dan tidak mengurangi anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa SMA sebesar Rp 75 ribu per bulan per siswa, dari APBD DKI Tahun Anggaran 2010.

JAKARTA, SUARA KARYA – Para buruh dan pekerja di Jakarta sepertinya dapat bernapas lega karena akan mengalami kenaikan upah yang cukup tinggi. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2010 sebesar 5 hingga 15 persen dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2010 yang jumlahnya sebesar Rp 1.118.000.

SLAWI, KOMPAS – Unjuk rasa guru wiyata bakti sekolah swasta di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang sudah berlangsung sejak pekan lalu berlanjut. Mereka mendirikan sekitar 100 tenda di halaman Gedung DPRD Tegal untuk tempat menginap. Hari Senin (11/1), ribuan guru berdoa bersama dan menggalang sejuta tanda tangan dukungan di halaman Gedung DPRD.

JAKARTA, KOMPAS – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus rencana pemberangkatan 31 calon tenaga kerja Indonesia asal Indramayu, Jawa Barat. Muhaimin menegaskan, Selandia Baru belum menjadi negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia sehingga janji penempatan ke sana merupakan bentuk penipuan.

JAKARTA, KOMPAS – Ujian Nasional 2010, selain untuk menentukan kelulusan siswa, juga akan digunakan untuk pemetaan pendidikan. Dari hasil pemetaan tersebut, sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu pemerintah guna peningkatan mutu.

PALANGKARAYA, MEDIAINDONESIA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perekrutan pegawai dengan sistem tenaga kontrak karena dinilai banyak sekali sisi lemah.